Kewenangan BKD

Image 04

Dasar Hukum

Beberapa kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Kepegawaian antara lain :
a. Penyusunan Formasi
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun formasi pegawai negeri sipil daerah setiap tahunnya, yang kemudian penetapannya dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur.
b. Pengangkatan calon pegawai negeri sipil Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat Nomor Induk Pegawai negeri sipil daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. c. Pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota bagi calon pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota, termasuk calon pegawai negeri sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun kecuali yang tewas atau cacat karena dinas. d. Penetapan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota dan pegawai negeri sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi Juru Mudah Tk. I golongan ruang I/b sampai dengan Penata Tingkat I golongan ruang III/D, kecuali :
1). Kenaikan pangkat anumerta.
2). Kenaikan pangkat pengabdian
e. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang madya ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
f. Perbenhentian sementara dari jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota dan pegawai negeri sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungional jenjang madya ke bawah.
g. Pemberhentian calon pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota.
h. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah kecuali bagi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten/Kota yang :
1) tewas;
2) meninggal dunia;
3) cacat karena dinas; atau
4) mencapai batas usia pensiun.