SELURUH LAYANAN KEPEGAWAIAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS) | DILARANG MEMBERI IMBALAN KEPADA PETUGAS DALAM BENTUK APAPUN

DIKLATPIM CIPTAKAN PEMIMPIN PERUBAHAN

Image 01

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, diklat kepemimpinan diarahkan untuk membentuk para pemimpin perubahan untuk mendukung reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance  and clean government.

Hal itu dikatakan pada acara pelepasan peserta diklat kepemimpinan tingkat II angkatan VI, di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Rabu (23/11). "Good and clean governance yang menjadi arah dan tujuan dari reformasi birokrasi harus menjadi fokus perhatian kita semua.  Reformasi birokrais sendiri dipandang sebagai faktor pengungkit penting dalam pembangunan suatu bangsa," ujar Asman.

Turut hadir dalam acara tersebut  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Teguh Setiabudi serta Kepala Diklat Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadi.

 

 

Administrator25 - 11 - 2016download : Baca Selanjutnya ...

BKN Resmikan KPO & PPO, Layanan Kepegawaian Terintegrasi berbasis Less Paper

Image 01

Jakarta - Humas BKN. Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (22/11/2016) akan meresmikan pelaksanaan Program Kebijakan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Penetapan Pensiun Otomatis (PPO) di 5 (lima) instansi daerah, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur dan 2 (dua) instansi pusat yang diwakili oleh Kementerian Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Peresmian akan berlangsung di Kantor Pusat BKN Jakarta dan akan dihadiri oleh Menteri PAN-RB, Asman Abnur.

Ketujuh institusi pusat dan daerah ini merupakan bagian dari pilot project BKN dalam implementasi KPO dan PPO, yang sebelumnya diuji coba pada 3 (tiga) provinsi, yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Rencana selanjutnya program ini akan diterapkan secara nasional.

 

 

Administrator22 - 11 - 2016download : Baca Selanjutnya ...

Inovasi Terintegrasi Guna Tingkatkan Layanan Publik

Image 01

Jakarta - Program Nawacita pemerintahan Joko Widodo menuntut hadirnya pemerintah dalam setiap layanan publik. Dimanapun masyarakat membutuhkan layanan kehadiran Negara harus hadir tanpa pamrih. Namun yang terjadi masih banyak layanan publik jauh dari yang diharapkan. Masih banyak layanan publik yang setengah hati, waktu yang terlalu lama dalam proses layanannya, hingga adanya pungutan liar (pungli) yang semakin memberatkan beban rakyat.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si mengingatkan bahwa sebagai pelayan masyarakat, pemerintah harus responsif. "Inovasi menjadi sesuatu yang mutlak dalam sistem administrasi negara, pemerintahan harus responsif sebagai pelayan masyarakat. Karena apapun kebutuhan masyarakat pemerintah harus merespon dengan cepat," tegas Adi Suryanto dalam acara Seminar Nasional "Urgensi Sistem Inovasi Administrasi Negara dalam Akselerasi Nawacita" di Aula Gedung A, Kantor LAN Jakarta, Selasa (8/11).

 

 

Administrator16 - 11 - 2016download : Baca Selanjutnya ...